Jumat, 19 Februari 2016

Server PDSS Lelet, Sekolah Kesulitan Memasukkan Data Siswa

Server atau jaringan internet yang menghubungkan ke sistem Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2016 lelet. Hal ini membuat siswa SMA Negeri 1 kabupaten sarmi Provinsi Papua kesulitan dalam memasukkan data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
PDSS merupakan rekam jejak siswa dan sekolah mulai nilai rapor X semester I-V dan prestasi-prestasi non akademik lainnya. PDSS ini akan menjadi data pertimbangan panitia SNMPTN dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk menyeleksi mahasiswa baru.
Kami Prihatin dengan adanya Koneksi Server yang sangat lambat, dan hal ini akan berpengaruh pada pihak Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sarmi untuk mengakses ke laman PDSS di http://pdss.snmptn.ac.id. Penyebabnya, akses ke laman tersebut sering kali terjadi error. "Susah masuk ke laman itu, mungkin karena banyak sekolah yang sama-sama mengakses, jadi bermasalah," demikian diungkapkan oleh pemerhati masalah Teknologi Informasi di Kabupaten Sarmi (Iz. Wersemetawar,S.Kom).
Akibat sistem server PDSS yang lelet, para Siswa SMA N-1 Sarmi terpaksa harus mengentri datanya hingga jam 02:00 (dini hari). Pihak Sekolah kami harapkan nantinya dapat mendampinigi para siswa dalam melakukan entri terhadap nilainya sehingga tidak terjadi manipulasi/pemalsuan data yang diberikan oleh siswa tersebut.
Mengingat batas waktu Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri hanya menyisahkan waktu sampai pada hari ini (Sabtu 20 Februari 2016 jam 23:59 waktu setempat) maka kami berharap ada alternatif lain yang nantinya dapat ditempuh oleh Pihak Sekolah dan SKPD terkait sebagai jaminan bagi siswa yang ingin mendaftarkan diri pada berbagai Perguruan Tinggi Negeri, yang dikarenakan alasan mendasar lelet/lemotnya koneksi Server PDSS itu sendiri, tambahnya.

Selasa, 16 Februari 2016

BOLOS SEKOLAH SISWA DICIDUK SATPOL PP

SNC-Sarmi : "Satpol PP Kabupaten Sarmi menerjunkan petugas untuk melakukan razia terhadap Anak Sekolah  yang Bolos / Tidak berada di sekolah pada saat-saat jam pelajaran, Razia ini telah digelar hampir seminggu di ibukota Distrik Sarmi. 

Operasi razia ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga kedepan tidak lagi didapati anak sekolah yang masih berkeliaran pada jam-jam pelajaran di sekolahnya.

Tugas yang dilaksanakan ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Pengamanan Peraturan Daerah diantaranya :
 
Membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Keamanan dan Ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi:
  1. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
  2. Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
  3. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai program, pedoman dan petunjuk teknis;
  4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya dalam rangka pelaksanaan penindakan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
  5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
  6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

Jokowi Usulkan Pemanfaatan Sosial Media dalam Hadapi Terorisme

Metrotvnews.com, California: Presiden Joko Widodo berkesempatan memimpin KTT AS-ASEAN di California, Amerika Serikat (AS) pada Selasa 16 Februari waktu setempat atau Rabu 17 Februari waktu Indonesia. Presiden pun membahas masalah anggota teroris asing (FTF) pemanfaatan sosial media hadapi teroris.

Mengenai Foreign Terorist Fighters (FTF), Presiden mengemukakan bahwa hampir semua negara menghadapi masalah yang sama, di mana ada warga negaranya yang bergabung dengan FTF.

Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah sebanyak 329 orang. Ini jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta jiwa.

Berdasarkan analisis media, faktor utama relatif kecilnya penduduk Indonesia yang bergabung FTF adalah karena Indonesia tidak memiliki pemerintah yang represif, tidak dalam pendudukan, serta kondisi politik yang relatif stabil.

"Dapat ditarik pelajaran bahwa untuk memerangi terorisme dan mengurangi FTF diperlukan kestabilan politik, pemerintah yang demokratis, serta tidak dalam pendudukan asing," dah terkontrol dan Jakarta kembali normal," sebut Presiden Jokowi di Pertemuan KTT AS-ASEAN di California, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (17/2/2016).

Presiden juga menyampaikan gagasannya untuk memanfaatkan media sosial dalam menghadapi ekstremis dan teroris. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penyebaran paham ekstremis dan ajakan bergabung dengan FTF banyak dilakukan melalui media sosial.

"Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan media sosial dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi," tutur Presiden.

Inilah yang menurut Presiden akan disampaikannya saat berkunjung ke Silicon Valley, yakni dalam menghadiri seminar 'Indonesia Digital Initiative: Empowering Leaders of Peace’.

"Saya mengajak agar para pemimpin negara berkenan bergabung dengan saya untuk memperbanyak narasi melalui media sosial mengenai moderasi, toleransi, dan perdamaian," ajak Presiden Jokowi seraya menutup sambutan pembuka sesi pembahasan terorisme dalam KTT AS-ASEAN.

FJR

Gubernur DIjadwalkan lantik enam bupati terpilih

Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe segera melantik enam bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak 9 Desember 2015, yang dijadwalkan di Ruang Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, pada 17 Februari 2016.

"Jadi hanya enam yang dilantik, SK keenam pasangan bupati/wakil bupati tersebut sudah saya terima langsung dari Mendagri tadi malam (15/2). Sementara yang empat lagi bakal dilantik Juni 2016 mendatang," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Selasa.

Ia menjelaskan, dari 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak di Papua, empat kabupaten masih belum bisa dilakukan karena masa jabatan bupati sebelumnya belum habis, sedangkan satu kabupaten lainnya masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Ada sisa empat yang masa jabatannya belum berakhir, jadi harus bulan Juni. Dan juga mungkin berkasnya masih ada yang kurang lengkap," ucap Enembe.

Enam pasangan Bupati/Wakil Bupati yang akan dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe atas nama Mendagri Tjahjo Kumolo adalah bupati dan wakil bupati Kabupaten Keerom Drs Celcius Watae MH dan Muh Markum SH, pasangan Bupati wakil bupati Kabupaten Nabire Isiasi Douw-Amirullah Hasyim.

Pasangan bupati/wakil bupati Kabupaten Asmat pasangan Elisa Kambu-Thomas EP Safanko, Kabupaten Merauke pasangan Frederikur Gebze-Sularso, Kabupaten Pegunungan Bintang pasangan Costano Otemka-Decky Deal dan Kabupaten Waropen pasangan Yeremias Bisay-Hendrik Wanatorey.

Sementara pasangan bupati/wakil bupati yang ditunda adalah Kabupaten Boven Digoel, Yalimo, Supiori dan Yahukimo. (*)