Sarmi (SP)—Komisi
C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi berharap
eksekutif serius dalam melaksanakan beberapa program pembangunan
khususnya terkait infrastruktur di dalam Kota Sarmi.
“Bupati
dan Wakil sudah mau selesai masa jabatannya, tapi kita lihat belum ada
perubahan yang signifikan pada wajah Kota Sarmi, kita berharap tahun ini
alokasi dana yang ada di prioritaskan untuk merubah wajah Sarmi, tahun
ini harus semua jembatan kayu sudah di buat permanen”, kata Mustafa A.
Muzakkar, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sarmi, Selasa 919/1/2016) kepada
SULUH PAPUA melalui telepon.
Menurutnya
pembenahan dan perawatan ruas jalan kabupaten dalam kota dari Sarmi
kota ke Kota Baru Petam menurutnya sejak tahun – tahun sebelumnya selalu
di usulkan oleh Dewan, tapi entah mengapa dalam tahap pembahasan di
eksekutif dan di DPA selalu juga hilang.
“dari
info teman – teman Dewan yang lama selalu di usulkan tiap tahun, tapi
tidak pernah di realisasikan, kami juga melihat Pemda tidak punya konsep
pengembangan kota yang jelas, semuanya serba tanggung dan separuh –
separuh”, kata Mustafa lagi ketika di tanyakan soal kondisi jalan
kabupaten khususnya yang menuju ke ibukota kabupaten di Kota Baru Petam.
Ia
juga menyoroti soal pembukaan ruas jalan baru dari Petam ke Sarmi yang
baru pembentukan badan jalan dan hingga kini terbengkalai.
“idealnya
pembangunan sebuah jalan itu apabila ruas jalan yang ada sudah tidak
mampu menampung lagi kendaraan, sudah terlalu macet, sedangkan kondisi
Sarmi kita tahu mobil masih bisa di hitung dengan jari, apakah benar
kita sudah butuh ruas jalan baru”, katanya mempertanyakan program Pemda
Sarmi yang menurutnya boros anggaran dan tidak memperhatikan skala
prioritas.
Untuk
itu DPRD Sarmi sudah menyampaikan kepada eksekutif agar proyek
pembuatan jalan baru tersebut sebaiknya di tunda dahulu, dan Pemda
semestinya melihat kondisi jalan yang sudah ada ini untuk di lakukan
perawatan dan peningkatan sebelum kondisinya rusak berat.
“pantas
kalau rakyat bertanya – tanya bahkan menduga, bahwa pembangunan ruas
jalan dimaksud lebih kepada kepentingan proyek semata, tidak melihat
azas manfaat dan kebutuhan daerah, seolah – olah Pemda kelebihan
anggaran, padahal masih banyak hajat hidup rakyat yang harus segera di
jawab”, kata Mustafa yang juga politisi asal Partai Nasdem itu.
Ia
juga mempertanyakan apakah selama ini pembangunan – pembangunan
tersebut sudah dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau belum, karena selain memporak – porandakan hutan sagu sebagai mata
pencaharian rakyat, secara kasat mata juga konstruksinya di buat
seadanya, karena di bagian bawahnya hanya beralas gelondongan pohon dan
semak yang di babat, jadi konstruksinya rawan juga. (AMR/R1/C)