Sarmi (SP)—Aksi
demo yang di lakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Kabupaten Sarmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi
selama beberapa hari ini dengan agenda meminta Sekda Sarmi Drs. Viktor
Pekpekai, M.Si di copot dari jabatannya menurut Korneles Melky Daufera,
ST, Ketua Komisi C DPRD Sarmi adalah salah alamat.
“pemerintah
(ASN) dengan DPRD itu kan mitra sejajar, mereka demo dan penyampaian
aspirasi ke DPRD, terus apa yang bisa di buat DPRD, sebatas menampung
saja, mestinya mereka itu menyampaikan aspirasinya ke pemerintahan di
atasnya, apakah Gubernur atau Mendagri, supaya tuntas dan clear, serta
ada solusi”, kata Melky Daufera melalui saluran telepon semalam.
Ia
menduga demo yang dilakukan ASN di Sarmi bukan murni keresahan dari
para ASN, namun di tunggangi oleh kepentingan – kepentingan politik dari
Plt Bupati Sarmi.
“kan
aneh, demo minta Sdr. Viktor Pekpekai di copot sebagai Sekda, tapi
inginkan Sekda yang lama, Sdr. Djefrie Komaling di kembalikan sebagai
Sekda, inikan ada agenda politik, terus apa bedanya, dua – duanya kan
bikin masalah, kalau aspirasi ASN itu minta orang Sarmi yang gantikan
dorang dua boleh, baru saya yakin ini murni demonya”, kata Daufera
menyayangkan.
Ia
sangat menyayangkan kisruh yang masih terjadi di pemerintahan Sarmi,
karena masing – masing pihak bergerak sendiri – sendiri demi mengawal
kepentingan masing – masing, bukan dengan niat menegakkan aturan dan
memikirkan nasib rakyat.
“mereka
demo ke DPRD minta Sekda di copot, emangnya DPRD yang melantik Sekda
kah, demo turunkan Sekda tuh ke Gubernur, atau demo ke Plt. Bupati kalau
wakil rakyat yang demo ke DPRD yah pas, karena kami ini wakil rakyat,
bukan wakil ASN, kalau ASN itu tunduk ke peraturan, dan boss-nya adalah
Sekda, sebagai Pembina pegawai di level teratas dalam struktur di
pemerintahan daerah”, kata Daufera lagi.
Ia
juga sangat menyayangkan sebagai aparatur yang berpendidikan,
sebenarnya tidak perlu melakukan demo apalagi sampai merusak fasilitas
pemerintah misalnya, gunakan cara – cara yang elegan dan intelektual.
“kenapa
harus demo, kan bisa lewat surat, undang Depdagri, Provinsi untuk
datang ke Sarmi, jelaskan aspek aturan, diskusi, justru dengan berdemo
begini para ASN sedang mempertontonkan perangai mereka ke rakyat,dan
yang terpenting harus patuh pada aturan, kedua kubu jangan menafsirkan
aturan menurut kepentingan masing – masing”, kata Daufera yang dalam
beberapa kesempatan demo dirinya tidak hadir di gedung DPRD.
Ia
sangat menyayangkan akibat kisruh yang berkepanjangan ini sehingga
pelayanan kepada rakyat tidak berjalan, karena para ASN juga di giring
untuk “ikut berpolitik”, semestinya penyerahan Dokumen Pengguna Anggaran
(DPA) sudah bisa di lakukan awal Februari ini, dan beberapa kegiatan
sudah bisa di lelang, khususnya di SKPD yang tidak ada masalah soal
Kepala SKPDnya.
“kalau
begini, pasti penyerapan anggaran juga tidak maksimal, kita tuntaskan
pembahasan APBD 2016 dengan harapan agar tahun ini pembangunan tidak
macet, tapi kelihatannya kembali stagnan, karena sejak awal pembahasan
saya lihat memang belum ada keseriusan dua petinggi di Sarmi yakni Plt.
Bupati dan Sekda untuk memperbaiki hubungan agar harmonis”, kata Daufera
lagi. (AMR/R1/D)
